BAZNAS Kota Ambon Dukung Sinergi Nasional Pengelolaan Dam Haji, Tekankan Transparansi dan Manfaat Ekonomi Umat

Ambon – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Ambon memberikan tanggapan atas langkah sinergis antara Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) dengan BAZNAS RI dalam memperkuat tata kelola pembayaran dam bagi jemaah haji Indonesia, yang diarahkan agar lebih tertib, transparan, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kesepakatan tersebut sebelumnya mengemuka dalam pertemuan resmi antara BAZNAS RI dan Kemenhaj di Jakarta, yang membahas penguatan sistem pengelolaan dam agar dapat difasilitasi di dalam negeri melalui lembaga resmi, termasuk BAZNAS, serta membuka ruang kolaborasi dengan lembaga amil zakat lainnya.

Dalam kebijakan tersebut, pengelolaan dam tidak hanya dipandang sebagai bagian dari ibadah, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi, karena melibatkan peternak dan pelaku UMKM di berbagai daerah di Indonesia.

Ketua BAZNAS Kota Ambon, Muhammad Zulkifly Fakaubun, menyambut baik langkah nasional tersebut dan menilai bahwa penguatan tata kelola dam akan memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat.

“Kami mendukung penuh upaya penguatan tata kelola dam haji yang lebih transparan dan terstruktur. Ini bukan hanya soal ibadah, tetapi juga tentang bagaimana dana umat bisa memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat luas,” ujar Zulkifly.

Ia menegaskan bahwa BAZNAS di tingkat daerah siap mengikuti arahan dan sistem nasional dalam memastikan pengelolaan dam berjalan sesuai prinsip syariah, akuntabilitas, dan manfaat sosial.

Wakil Ketua Bidang Pengumpulan BAZNAS Kota Ambon, H. Achmad Salim, menambahkan bahwa model kolaboratif yang melibatkan berbagai lembaga merupakan langkah maju dalam tata kelola ibadah sosial keagamaan.

“Kolaborasi antara pemerintah, BAZNAS, dan lembaga amil zakat lainnya akan memperkuat sistem layanan umat. Dengan mekanisme yang jelas, kepercayaan masyarakat juga akan semakin meningkat,” ungkapnya.

Ia juga menekankan bahwa transparansi dalam proses pembayaran, pemotongan hewan, hingga pelaporan distribusi menjadi aspek penting yang harus terus diperkuat.

Sementara itu, staf pengumpulan dan digitalisasi BAZNAS Kota Ambon, Jihan Abbas, menyoroti pentingnya digitalisasi dalam mendukung sistem pengelolaan dam yang modern dan mudah diakses oleh jemaah.

“Digitalisasi menjadi kunci agar seluruh proses dapat dipantau secara transparan, mulai dari pembayaran hingga sertifikasi mudhohi. Ini juga memudahkan jemaah untuk mendapatkan kepastian layanan,” jelas Jihan.

Dalam pertemuan di tingkat nasional, BAZNAS RI bersama Kemenhaj menegaskan bahwa pengelolaan dam telah memiliki standar operasional yang jelas, mulai dari sistem pembayaran, bukti penyembelihan, hingga laporan penyaluran yang dapat diakses oleh jemaah. Selain itu, sertifikat bagi mudhohi juga diterbitkan sebagai bentuk transparansi layanan.

Selain aspek ibadah, program ini juga memberikan dampak ekonomi karena melibatkan peternak lokal dan UMKM binaan BAZNAS di berbagai daerah, sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan di Tanah Suci, tetapi juga di dalam negeri.

 

BAZNAS Kota Ambon menilai bahwa kebijakan ini sejalan dengan semangat penguatan ekonomi umat berbasis zakat dan ibadah sosial, serta memperkuat peran lembaga resmi dalam pengelolaan dana keagamaan secara nasional.